Jelang melawan tim tamu Sriwijaya FC besok (28/1), tim Persipura tetap fokus dan tengah mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan hasil yang sempurna guna bisa mengamankan point penuh mereka untuk bisa mempertahankan di posisi puncak klasemen sementara ISL musim 2011-2012.
Sejak kemarin dan hingga hari ini, latihan tim Persipura sedikit difokuskan kepada latihan fisik dan taktik untuk mengembalikan kondisi kebugaran pemain usai menjalani pertandingan melawan Persisam di Stadion Mandala Jayapura, untuk menghadapi tim Sriwijaya FC besok (28/1), Coach Jacksen mengharapkan seluruh kondisi pemain mereka dalam keadaan baik dan siap tempur, mengingat pertandingan tersebut sangatlah menentukan untuk bisa mengamankan posisi mereka di puncak klasemen sementara Liga Super Indonesia.
Saat ini tim Mutiara Hitam tengah berusaha untuk bisa menjauh dan lepas dari kejaran tim-tim rival pesaing mereka, sebut saja seperti Sriwijaya FC, Mitra Kukar, Persiwa dan Persib Bandung, bilamana tim Persipura berhasil mengamankan point penuh dalam pertandingan besok menjamu Sriwijaya FC di Stadion Mandala Jayapura, otomatis jarak selisih point dari tim-tim pesaing mereka di ajang kompetisi ISL ini akan sedikit semakin menjauh.
Sementara tim Sriwijaya FC yang juga tengah berkonsentrasi untuk bisa mencuri point saat menghadapi tuan rumah Persipura besok, menurut Kas Hartadi yang kemarin memimpin langsung latihan di Lapangan Hamadi Jayapura, menegaskan bahwa untuk menghadapi tim sekelas Persipura dibutuhkan kerja keras ekstra dan bukanlah pekerjaan mudah untuk mengalahkan tim Mutiara Hitam di kandangnya sendiri, namun kami akan tetap berupaya untuk bisa mencuri point dalam pertandingan kali ini, agar tim Sriwijaya FC bisa kembali mengambil alih pimpinan klasemen sementara ISL yang berhasil direbut Persipura usai pasca kekalahan tim mereka atas Persiwa di Stadion Pendidikan Wamena.
Kas Hartadi menambahkan bahwa ia akan meminta anak asuhnya untuk tetap berkonsentrasi, dan bersyukur menghadapi tim Persipura besok sejumlah pemain kami yang sempat absen di Wamena kini sudah bisa bergabung antara lain Ponaryo Astaman, Thierry Gatushi dan Mahyadi Panggabean, perkiraan mereka sudah dapat diturunkan dan siap untuk dimainkan menghadapi tim Persipura besok, “ungkap Kas Hartadi.
Sumber : www.persipuramania.com
Sumber : www.persipuramania.com
Pada babak pertama tuan rumah telah unggul 1-0 melalui gol yang dilesatkan kaptennya Boaz Salossa.
Di paruh kedua permainan tim Mutiara Hitam makin menjadi, namun Persiram justru sukses menyamakan kedudukan melalui titik pinalti dimenit ke-59, Oktovianus Maniani yang mengambil tendangan itu sukses melaksanakan tugasnya 1-1.
Upaya tuan rumah menambah gol akhirnya tercipta pada menit ke-71 melalui pemain asing andalannya Alberto Goncalves da Costa atau akrab dipanggil Beto, 2-1, go tersebut bermula dari tendangan bebas Gerald yang mengarah ke gawang Persisam dan sukses diteruskan oleh sundulan Beto.
Sesaat sebelum laga usai tuan rumah menambah keunggulan menjadi 3-1 melalui Ian Kabes hasil dari kerjasama apiknya dengan Beto, hingga laga usai kedudukan tetap 3-1 untuk Persipura Jayapura.[pit]
apakah perjuangan-perjuanganmu melelahkan !
anak-anakku?
mari nak,
ibu basuh semua peluhmu
ibu peluk semua lelahmu
saat kalian berjuang, ingatlah
air mata ibu sederas sungai dan lautmu
banjir darahmu adalah alir darah rahimku
rasaku akan melahirkan seribu lagi perjuangan baru
saat kalian melangkah di atas tanah
ibu selalu di pihakmu, rela kau pijak
ibu akan memelukmu setiap kau berkalang di tanah
di atas ladangku, tetumbuhan menguatkan tubuhmu
kelak anak kalian akan meneruskan
hangatnya peluk ibu,
ibu telah lama sekali
menjerit di cengkeram tangan-tangan asing
dipermainkan di meja perundingan
diperbudak, diperdaya, menjadi tumbal nan kekal
ibu saksi pertama sebelum kau dilahirkan
ibu yang menjerit ketika saudaramu
ditimbun semen, dilarutkan dengan cairan kimia,
dijarah begitu serakah
sampai kering darah ibu
ibu tak pernah lelah memimbingmu, juga pendahulumu
ibu tak letih, dalam rintih ibu masih menyanyi
ibu tak murka, melindungimu dari seribu petaka
ibu tersenyum
ibu ada di atasmu, membimbingmu
ibu adalah tanah, udara, air, api, kayu
ibu bernafas, selalu ada untukmu
ibu menanti tanganmu pulang,
mengembalikan udara
memulihkan tanah dari penjarah
menghidupkan api pengetahuan di dadamu
mengembalikan sungai, rawa, dan laut
menegakkan batas-batas tanah dan adat yang diretas
memulangkan anak-anak ke rumah indah ibu
mesin dan industri, waktu yang saling-pacu,
keserakahan dan kesombongan
yang mestinya kalian singkirkan dari tubuh ibu
kaulah timur, asal matahari selalu membuka mata
kaulah peradaban, jauh sebelum barat mendatangimu
kaulah jalan bagi dirimu, untuk mengembalikan senyum ibu
selagi ibu bersamamu,
tindakan di tanganmu
waktu terus memacu langkahmu
tidak ada takut
agar tak ada derita lagi
sebab ibu selalu
bersamamu...
[piche]
Namun empat generasi sebelum pengisah Jhon Tigi keempat-empatnya mengisahkan Cerita Terjadinya Danau Tigi dalam bahasa Mee.
Mereka mengisahkan bahwa danau Tigi adalah seorang putri marga Tigi dari Dogiyaugi daerah Kamuu, bukan dari daerah Tigi. Alasan mereka adalah seorang pemuda warga Woge dari daerah Pona kawin dengan seorang gadis daerah Kamuu. Pemuda Woge menetap di daerah lembah Kamuu bersama gadis di Dogiyaugi. Dogiyaugi merupakan daerah pertemuan si pemuda marga woge dan si gadis lembah.
Hal pertemuan, berkumpul, hidup sebagai suami istri, hidup sebagai saudara, hidup sebagai anggota keluarga secara bersama, dan lain-lain yang penting bertujuan menghasilkan sesuatu. Hal ini dalam bahasa Mee disebut &ldquo Tigii&rdquo.
Dengan singkat Tigii berarti bertemu atau berkumpul untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, artinya hasil pertemuan sebagai suami istri antara pemuda Woge dengan pemudi lembah Kamuu, menurunkan satu putri yang namannya Tigiimau Tigi, satu putra Tigii yang namanya Tigiidege Tigii dan dua putra lagi namanya Douw dan Iyowau.
Pemberian nama Tigiimau Tigii dan Tigiidege Tigii artinya putri dan putra yang merupakan hasil pertemuan si pemuda marga Woge dengan si gadis lembah Kamuu.Pemberian nama diri seseorang pada masa lampau di dalam kehidupan suku Mee sekarang diubah menjadi nama marga. Alasan dahulu nama pribadi sekarang diubah menjadi nama marga (clan) karena masa lampau orangnya sedikit dan tidak ada nama marga. Yang ada &ldquoMee&rdquo dalam kehidupan suku Mee pada saat itu. Pemebrian nama Douw dan Iyowau adalah saudaranya Tigiimau dan Tigiidege Tigii. Keturunan mereka berempat tidak boleh memadu cinta antarsatu sama lain sebab saudara kandung.
Keempat bersaudara di atas, mereka tersebar di sekitar daerah Dogiyaugi, yaitu Tekewapa, Epeida, Kimupugi, Digipuga, Titokunu, Abaimaida, Dawaikunu, Bomomani, Bokaibutu dan Puduu.
Orang yang dijadikan sebagai pelaku utama dalam Cerita Terjadinya Danau Tigi adalah Tigiimau Tigii (Putri Tigi). Putri Tigii berasal dari keluarga Woge yang senantiasa hidup baik. Tidak pernah ada pertengkaran antarsuami-istri dan anak-anaknya namanya saja Tigi (berkumpul bersama). Mereka selalu hidup damai, hidup aman dan tentram.
Namun Putri Tigi kawin dengan seorang pemuda yang sifatnya lalim. Keluarga mereka berdua berantakan karena sifat suaminya tidak berubah selalu saja sifatnya yang jelek berada di dalam dirinya. Lalu Putri Tigi berasal dari keluarga yang nyaman merasa tertekan dengan sifatnya suami. Hal-hal yang baik dari Putri Tigi, diterapkan di dalam keluarga yang baru terbentuk, namun sia-sia belaka sebab suaminya tidak mengerti kehidupan keluarga yang baik.
Dari kedua latarbelakang kehidupan yang berbeda menimbulkan ketidaknyamanan dalam keluarga mereka berdua yang telah terbentuk. Pada saat itu juga hampir melahirkan anak pertamanya, namun suami bengis itu mengusir dengan cara mengutuk istrinya dan janinnya yang ada di dalam kandungan Ibu Tigi. Kata-kata kutukannya &rdquoHei perempuan jahanam keluarlah dari pintu belakang bersama janinmu yang ada di dalam perutmu&rdquo.
Terpaksa dalam keadaan emosi dan berbadan berat Putri Tigi keluar melalui pintu belakang dan mengembara ke arah utara, lalu berjalan lagi ke arah timur. Dengan jerih-payah menaiki lereng gunung Odedimi. Di gunung Odedimi inilah Putri Tigi memperoleh kekuatan dari dalam dirinya dan berkemampuan berjalan dan bertindak sesuatu. lalu ia menuruni lereng gunung Odedimi sebelah timurnya. Lalu di lembah berikutnya ia bertemu dengan beberapa orang penghuni lembah itu. Putri Tigi lelah, ia beristrahat di lembah ini, ternyata di pandangan mata orang-orang di sekitarnya, Putri Tigi dikelilingi genangan air secara tiba-tiba sampai sebatas lehernya. Orang-orang di lembah itu menjadi panik, lalu membatasi diri mereka dengan patokan-patokan kayu buah agar mereka tidak tergenang air sama seperti Putri Tigi.
Putri Tigi sendiripun tidak tahu kalau telah tergenang air di sekelilingnya, tetapi karena melihat orang-orang di sekitarnya membatasi diri mereka dengan patokan-patokan kayu buah, dia terkejut dan terangkat lalu ia terbang ke arah timur yang paling jauh dari tempat itu. Ia turun di sebuah lembah yang terjauh.
Di sinilah ia dapat melahirkan putranya dengan selamat. Putranya diberi nama Takimay. Takimay adalah menghadirkan dirinya di kalangan orang lain sebelum diterima sebagai anggota masayarakat baru, menghadirkan dirinya secara tiba-tiba di tengah-tengah marga Adii dengan maksud harus diterima sebagai anggota masyarakat di daerah baru berhubung kondisi badan Putri Tigi bukan manusia biasa lagi, melainkan berubah menjadi genangan air.
Dengan demikian, putranya diserahkan kepada marga Adii untuk dijaga dan dipelihara, sedangkan Putri Tigi sendiri telah berubah menjadi genangan air yang cukup luas menutupi sebuah lembah baru, Lembah itu sejak Putri Tigi menjadi genangan air sampai saat ini dijuluki lembah Tigi. Genangan air yang cukup luas dinamakan danau Tigi. Orang&ndashorang di sekitarnya disebut penduduk Tigi. Daerah di sekitar danau Tigi disebut daerah Tigi. Wilayahnya disebut kecamatan Tigi pada saat ini.
Kemudian di daerah Kamuu yang pernah disinggahi Putri Tigi disebut Tiganidouda. Tiganidouda artinya Putri Tigi pernah singgah di lembah sempit itu. Atau bekas genangan air danau Tigi
Jadi, genangan air yang cukup luas itu adalah Putri Tigi yang terkutuk. Setelah Putri Tigi berubah menjadi genangan air, datanglah bapak kandungnya dari lembah Kamuu untuk mencari putrinya yang menghilang, ternyata putrinya menerima kedatangan Bapak dengan cara terpasangnya genangan air, hingga sebatas lehernya.
Tetapi Bapak tidak panik, lantas Bapak mengatakan terhadap genangan air itu dengan tenang &ldquosurutlah anakku, akulah Bapakmu mencari engkau&rdquo, dengan demikian genangan air itupun surut seketika itu juga. Setelah kejadian itu, dengan terharu Bapaknya memberi nama genangan air adalah danau Tigi, agar keturunan marga Woge dan Tigi dapat mengenangnya.
(1) waktu;
untuk mencapai harapan membutuhkan waktu yang panjang, yang terpenting adalah bagaimana kita memanajemen waktu yang baik, disamping itu juga dibutuhkan disiplin waktu yang diberlakukan secara terus menerus,
(2) tenaga ;
untuk mencapai harapan dibutuhkan tenaga atau kondisi tubuh yang stabil. Yang dituntut disini adalah bagaimana menghindari kebiasaan kita yang sifatnya mengundang sakit.misalnya, kurang tidur, kurang jaga kebersihan diri dan lingkungan, mabuk dan lain-lain,
(3) biaya;
suatu keberhasilan itu sangat mahal harganya sehingga membutuhkan biaya. Yang dituntut disini adalah bagaiman kita manajemen keuangan yang baik supaya tidak terbebani atau tidak mengorbankan kebutuhan baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier,
(4) proses;
suatu harapan tidak bisa tercapai dalam waktu yang singkat tetapi membutuhkan proses yang amat panjang. Proses ini sifatnya diberlakukan terus-menerus artinya keterlibatan kita dalam hal tersebut harus diberlakukan secara terus menerus tanpa henti. Didalam proses pasti ada hambatan sehingga seperti di diutarakan diatas bahwa kita jangan jadikan hambatan sebagai sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita tetapi jadikan sebagai peluang. Satu hal yang terpenting adalah bagaiman kita menumbuhkan ketekunan dalam diri kita, karena dengan modal ketekunan 95% bisa dikatakan harapan tersebut sudah tercapai David.Schwartz).
Dalam menempuh harapan membutuhkan kerja sama, kekompakan, kebersamaan, rasa senasip atau solider, saling percaya, menghargai antara satu sama lain. Tanpa itu, dalam pribadi dan suatu tim harapan tersebut tidak akan tercapai.
Keberhasilan biasanya bermula dari kegagalan, dimana kegagalan tersebut dijadikan barometer untuk peluang berikutnya. Dengan kegagalan tersebut, Yang terpenting adalah bagaiman kita mengerti dan pahami mengapa dan bagaiman kegagalan tersebut bisa terjadi dan kemudian kita memperbaiki dengan teknis, metode, dan semangat yang baru.
Sebagai penutup dari penulisan ini kami ajak kepada segenap anggota ikmanapan Surabaya (saat itu, sebelum jadi IPMANAPADODE), pemain , pendukung atau penggemar PANA’S FC, Mari kita imbangkan antara harapan dengan perwujutan dan mari kita tinggalkan sikap menyalahkan satu sama lain, membuang jauh-jauh rasa malas untuk mempersiapkannya dan sikap tidak saling menghargai. Dengan ini kami yakin bahwa Kami akan merahi kemenangan dalam hal apapun. Dan untuk Arek Pana’s FC, bisa merahi kemenangan pada laga-laga berikut. Dengan demikian, walaupun dalam situasi suka maupun duka, kemenangan ada ditangan kita, Pana’s.
By,
Penggemar Berat PANA”S FC
Martinus Thino M
Sejenak hati berfikir tentang keadilan dan pembebasan.
Ketika bangsaku terus dilanda Penindasan,
Ketika rakyat kecil terus dirundung duka,
akibat kelaluan pembrutalanmu.
Ketika semua orang berharap tanya
Mana yang benar dan mana yang salah ?!
Banyak sosok muncul dengan hati yang penuh sakit
Berteriak-teriak hak dan keadilannya
Seharusnya begini dan seharusnya begitu !!
Ternyata semua hanya teori membingungkan
entalah,itu !!!
Di sudut-sudut kota dan pelosok pelosok negeriku,
Rakyat jelata menggeliat Haknya
Anak-anak mulai putus harapan
Ibu-ibu kehilaangan ladang tempat berkebunnya.
Akan kemana kami mencari
Napas kebebsan yang semakin sesak
Angin kehidupan yang mulai hilang
Sungguh tragis dan ironis
kehidupannya terpuruk dalam kekhawatiran
Si awam hanya bertanya
Dosa siapakah ini ?!
Kok kami yang mendapat siksa ???
di atas warisan-warisan nenek moyang kami...
Kami tidak butuh banyak hartamu
Kami tidak butuh banyak berasmu
Kami tidak butuh banyak janji palsumu
kami tidak mau lagi hidup bersamamu
seakan hidup dalam kurungan kandang harimau, di hutan yg belantara.
yang kami inginkan hanyalah kebenasan,
kami igin bebas menentukan nasib hidup sendiri,
di atas tanah warisan nenek moyang kami.
dengarkanlah seruhan kami...
Free... Free... Free.....
( salam juang pembebasan By_ Piche Pegedy )
Langkah saya langsung terhenti di sebuah jalan yang lumayan ramai di Amsterdam. Mata saya nyaris tak berkedip melihat etalase sebuah toko yang memasang Bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Bagi sebagian besar warga Belanda yang tinggal di Belanda, kebebasan berekspresi dan pluralisme merupakan sikap yang dijunjung. Tapi bagi saya, pemasangan bendera OPM di sebuah bangunan ruko di Filiaal 0024 Kalverstraat 71 Amsterdam Belanda ini, merupakan ‘sinyal bahaya’ dalam menjaga keutuhan NKRI.
Di bangunan dua lantai ini terdapat banyak atribut Papua Merdeka. Mulai dari bendera, spanduk, poster, cindera mata dan foto-foto yang mengisahkan perjalanan menuju kemerdekaan Papua. ‘Papua Merdeka’ di sini adalah wilayah propinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia (lihat foto).
Ruko ini memang mirip seperti kantor LSM/NGO, yang kerjanya sebagai sarana publikasi. Selain mempublikasikan kegiatan perjalanan Papua Merdeka, kantor ini juga menerima donasi atau sumbangan bagi kegiatan lobi Papua Merdeka di luar negeri, khususnya di Belanda.
Kawasan Kalverstraat ini memang terbilang cukup ramai pengunjung dan wisatawan, karena merupakan pusat bisnis dan wisata. Entahlah, apakah keberadaan kegiatan politik OPM di sini dapat mengganggu aktivitas bisnis di kawasan ini.
Seorang petugas di kantor Papua Merdeka ini mengungkapkan, pihaknya menerima sumbangan dari pihak manapun untuk membantu aktivitas lobi di negara-negara Eropa. Menurut warga asli Amsterdam tersebut, dukungan negara-negara Eropa sangat penting dalam mendukung kemerdekaan propinsi Papua dan Papua Barat.
”Saya berharap Papua dan Papua Barat segera merdeka. Negara-negara Eropa perlu mendukung kami agar pemerintah Indonesia menggelar referendum, untuk menentukan masa depan kedua propinsi tersebut,” kata dia.
Penggagas kantor OPM di Amsterdam ini adalah Boodschap van Benny Wenda. Konon, putra kelahiran Papua itu tinggal di Amsterdam Belanda. Sayang, saya tak dapat bertemu dengan Benny Wenda, untuk bisa mengetahui apa alasan didirikannya kantor Papua Merdeka ini. Selain berkantor di Belanda, OPM juga membuat website di www.freewestpapua.eu
Beberapa waktu lalu, sebuah pertemuan digagas warga Papua di Inggris untuk membahas masa depan Papua. Bertempat di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford, Inggris, mereka sepakat untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi warga asli Papua. Pada tahun ketiga ini, konferensi mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat dengan judul “West Papua: The Road to Freedom“.
Saya jadi teringat komentar petinggi di Jakarta yang menekankan pentingnya dialog dalam mengatasi persoalan di Tanah Papua. Pernyataan ini muncul setelah terjadi bentrok yang memakan korban di Papua saat berlangsungnya Kongres Rakyat Papua.
Mudah-mudahan, laporan pandangan mata saya ini dapat di-follow up oleh pemerintah RI. Pak Menko Polhukam, Pak Menlu dan Pak Menteri Pertahanan harus lebih giat bekerja untuk mengatasi gerakan-gerakan Papua Merdeka di luar negeri.
Jangan sampai gerakan kecil ini menjadi bola salju, sehingga bergema di penjuru Eropa. Jika banyak Negara di luar negeri mendukung kemerdekaan Papua, makan bukan mustahil akan menjadi pressure bagi Pemerintah RI agar segera menggelar referendum. Dan, jika cara-cara seperti ini yang meniru gerakan Timor Timur berhasil, maka bisa jadi propinsi lainnya akan membuka kantor kecil di Eropa, guna meminta dukungan serupa.[ sumber : kompasiana by jackson kumaat ]
Oleh: Oktovianus PogauADA dua akar masalah besar di Papua Barat, pertama; Papua Barat yang dipaksa berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menyisihkan banyak masalah (berkaitan dengan sejarah dan status politik bangsa Papua), kedua; kehadiran perusahan Multi-nasional PT Freeport McMoRan sejak tahun 1967 di Timika, Papua Barat.
Di tahun 1962 Saat terjadi sengketa antara Belanda dan Indonesia, duta besar Amerika Serikat untuk PBB Elswoth Bungker mengusulkan sebuah “proposal” penyelesaiaan masalah Papua Barat yang disebut New York Aggrement 1962. Dalam perjanjian ini mengatur hak menentukan nasib sendiri (self determination) bagi penduduk asli Papua Barat. Self Determination dijamin oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, pada pasal I. Ada dua opsi utama dalam perjanjian tersebut, apakah orang Papua Barat memilih merdeka dan berdaulat sebagai sebuah bangsa, atau memilih bergabung dengan Indonesia (Prof. P.J Drooglever, 2005)
Pada pasal XVIII ayat (1) menyebutkan sistem pemilihan dilakukan dengan cara one man one vote atau satu orang Papua memberikan satu suara. Artinya, 800.000 penduduk Papua kala itu harus memberikan suara terkait nasib dan masa depan mereka di kemudian harinya. Tetapi berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Indonesia melalui aparat TNI/Polri melakukan berbagai rekayasa dan manipulasi agar pemilihan dimenangkan oleh pihak Indonesia dengan mimilih hanya 1.025 orang Papua dan non-Papua untuk mewakili 800.000 penduduk Papua Barat.
Pengakuan beberapa saksi sejarah, sekitar dua bulan sebelum dilaksanakan penentuan pendapat rakyat (PEPERA), mereka dikarantina secara khusus, tinggal di barak-barak militer, dan mendapat dikte dari militer untuk memilih Indonesia. Mereka diancam akan dibunuh jika tidak memilih bergabung dengan Indonesia. Hampir sebagian besar keluarga mereka juga mendapat ancaman yang sama. Mereka memilih dibawah tekanan, todongan senjata, dan ancaman militer Indonesia. Masyarakat Internasional tidak diberikan akses untuk bertemu dengan mereka, apalagi memantau penyelenggaraan PEPERA di tahun 1969.
Akhirnya, hampir 100% rakyat Papua Barat memilih bergabung dengan Indonesia. Nasib rakyat Papua Barat ditentukan oleh moncong senjata militer Indonesia. Padahal, sebelum Indonesia datang dan menduduki Papua, Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat dengan membentuk dewan-dewan wilayah Papua Barat yang disebut Niuew Guine Raad. Dan pada tanggal 1 Desember 1961 Papua telah dideklarasikan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat seperti negara-negara lain di dunia.
Pasca PEPERA, setiap orang Papua yang kontra dengan hasil tersebut diculik dan dibunuh. Sebagian besar orang Papua melarikan diri ke Belanda, ada yang ke Papua New Guine (Papua Timur) dan bahkan sampai ke Australia. Jhon Rumbiak aktivis hak asasi manusia memperkirakan sekitar 12.000 rakyat Papua Barat “berlari” ke luar wilayah Papua pasca PEPERA . Sejak itu Indonesia mengambil alih tanah Papua Barat melalui Trikora atau yang disebut dengan Tri Komando Rakyat.
Berbagai operasi militer dikedepankan untuk “menyelesaikan” masalah Papua Barat. Orang Papua Barat selalu disiksa, diteror, dan bahkan dibunuh. Sampai saat ini masih terus terjadi, terakhir yang terjadi di Kongres Rakyat III pada 19 Oktober lalu dengan menewaskan tiga orang warga sipil, juga yang baru-baru ini terjadi Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Amnesty International menyatakan sekitar 1 juta warga sipil telah menjadi korban dari kejahatan militer Indonesia.
Militer Indonesia selalu beranggapan kedaulatan NKRI lebih penting dari nyawa manusia Papua. Artinya, membunuh orang Papua tentu dibenarkan oleh hukum negara Indonesia. Karena itu pula orang Papua Barat terus dibantai, dibunuh dan dimusnahkan. George Aditjondro pernah menyatahkan bahwa “Kedaulatan rakyat lebih penting dari pada kedaulatan NKRI, karena rakyat yang memberikan legitimasi kehadiran negara”.
Berikutnya, kehadiran PT Freeport McMoRan juga merupakan akar masalah di tanah Papua. Freeport masuk di Papua sejak tahun 1967, padahal Papua baru akan dipaksa bergabung dengan Indonesia di tahun 1969 melalui pelaksanaan PEPERA. Artinya, Freeport hadir di Papua dua tahun sebelum Papua bergabung dengan Indonesia secara resmi. Kita bisa mengatakan kehadiran Freeport di Papua Barat tentu ilegal dan bermasalah.
Kehadiran PT Freeport Indonesia telah mengorbankan hak-hak rakyat Papua, terutama hak politik untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Kepentingan kapitalisme dan imprealisme telah mengorbankan nasib ribuan penduduk asli Papua kala itu. Dalam perjalanannya, Freeport membayar aparat militer Indonesia untuk “menjaga” areal perusahan dengan cara membunuh dan menculik warga sipil setempat yang sebenarnya punya hak-hak adat atas tanah pertambangan.
Saat berbicara tentang keadilan, kedamaiaan, dan hak-hak hidup, maka orang Papua Barat di areal Freeport selalu dianggap sebagai separatis atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Ini melegitimasi aparat militer untuk membunuh semakin banyak orang Papua. Sejak tahun 1967 hingga 2011 kehadiran Freeport justru menjadi bencana bukan berkah bagi rakyat Papua Barat. Sampai saat ini rakyat Papua Barat masih hidup sangat miskin diatas kekayaan emas. Indonesia dan Amerika yang diuntungkan dari kekayaan alam Papua.
Mogok 10.000 buruh Freeport yang menuntut kenaikan upah dan dimulai sejak 15 September 2011 sampai saat ini juga tak digubris oleh manajemen Freeport. Padahal, Freeport telah menikmati keuntungan yang sangat besar dari bumi Cenderawasih. Semakin berlarut-larutnya masalah antara buruh dan manajemen memperbesar peluang penutupan perusahan multi-nasional ini dari tanah Papua.
Dengan memaparkan dua akar masalah diatas, maka referendum bagi rakyat Papua Barat, dan penutupan Freeport di Timika, Papua adalah solusi terbaik. Referendum artinya, biarkan sekitar 1,5 juta penduduk asli Papua menentukan pilihan, apakah ingin tetap berada dalam Indonesia, atau berpisah dan membentuk negara sendiri. Ini cara-cara dan solusi yang paling demokratis, dan ia dijamin hukum internasional.
Freeport juga harus ditutup karena tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rakyat Papua, dan malahan ia justru melahirkan banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Papua Barat. Beberapa saat lalu tersiar kabar Freeport membayar ratusan hingga ribuan aparat militer untuk mengamankan aset-aset mereka. Melihat fakta-fakta yang terjadi, tentu bisa dibenarkan kalau Freeport memang membayar aparat untuk membunuh warga sipil.
UP4B dan Dialog Bukan Solusi
Ketika rakyat Papua Barat menuntut referendum sebagai solusi penyelesaiaan masalah Papua Barat, pemerintah Indonesia selalu menjawab dengan berbagai aturan atau Undang-Undang yang bukan menjadi kebutuhan mendasar. Yang paling baru adalah disahkannya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di Jakarta oleh Presiden SBY.
UP4B diteken untuk menyelesaikan masalah Papua Barat dengan menunjuk Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono sebagai kepala. Bambang Darmono merupakan panglima tinggi ditubuh militer untuk “memberantas” Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh sebelum pernjanjian Helsinki disepakati. Artinya, Bambang punya reputasi buruk selama menjadi panglima militer, dan tentu tak akan bisa diterima rakyat Papua Barat.
UP4B bukan merupakan jawaban, tapi sumber masalah baru. Karena ia lahir bukan dari kebutuhan rakyat, dan diusulkan oleh rakyat. UP4B juga sampai saat ini tidak mendapat legitimasi dari rakyat Papua Barat karena hanya memfokuskan dibidang pembangunan infrastruktur, investasi-investasi, serta pembangunan ekonomi rakyat yang bukan menjadi kebutuhan mendasar saat ini.
Konflik Papua bukan karena orang Papua tidak sejahtera, miskin, atau tidak bisa makan, melainkan karena hak-hak hidup orang Papua yang terus dilecehkan; dan juga harkat dan martabat orang Papua yang terus dihancurkan negara Indonesia. Contoh, pelanggaran HAM dari waktu ke waktu terus meningkat, tanpa ada proses hukum bagi aparat yang melakukan tindakan brutal tersebut.
Selain mensahkan UP4B, presiden SBY juga mengutus Farid Hussain untuk menggelar dialog antara rakyat Papua Barat dan pemerintah Indonesia. Farid Hussain dulu berperan penting dalam penyelesaian konflik di Aceh. Pertanyaannya, apakah akan berhasil juga di tanah Papua.
Farid datang dengan beberapa syarat untuk berdialog, yakni; di dalam NKRI, Undang-Undang Otsus, dan UP4B. Tentu dialog dengan syarat model ini tak bisa diterima rakyat Papua Barat karena Otsus sejak hadir di Papua telah ditolak secara keras dari rakyat Papua Barat. Dan jika Farid terus dipaksakan diutus untuk menggelar dialog, tentu akan menimbulkan masalah baru yang tentu akan sukar untuk diselesaikan lagi. Kalaupuan mau dipaksakan gelar dialog, maka NKRI harga mati harus ditinggalkan dulu.
Rakyat Papua Barat secara tegas menolak UP4B, juga Farid Hussain, dan meminta digelar referendum sebagai solusi terbaik bagi rakyat Papua Barat juga pemerintah Indonesia. Indonesia harus mengakui telah gagal membangun orang Papua Barat. Wajah Indonesia di tanah Papua adalah ketidakadilan, operasi militer, teror, intimidasi, pembunuhan, dan permasalahan lainnya. “Wahai Indonesia, biarkan rakyat Papua Barat menentukan nasib sendirinya”. Kita harus mengakhiri!
*Oktovianus Pogau adalah Sekjend Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia, tinggal di Jakarta.Pada pasal XVIII ayat (1) menyebutkan sistem pemilihan dilakukan dengan cara one man one vote atau satu orang Papua memberikan satu suara. Artinya, 800.000 penduduk Papua kala itu harus memberikan suara terkait nasib dan masa depan mereka di kemudian harinya. Tetapi berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Indonesia melalui aparat TNI/Polri melakukan berbagai rekayasa dan manipulasi agar pemilihan dimenangkan oleh pihak Indonesia dengan mimilih hanya 1.025 orang Papua dan non-Papua untuk mewakili 800.000 penduduk Papua Barat.
Pengakuan beberapa saksi sejarah, sekitar dua bulan sebelum dilaksanakan penentuan pendapat rakyat (PEPERA), mereka dikarantina secara khusus, tinggal di barak-barak militer, dan mendapat dikte dari militer untuk memilih Indonesia. Mereka diancam akan dibunuh jika tidak memilih bergabung dengan Indonesia. Hampir sebagian besar keluarga mereka juga mendapat ancaman yang sama. Mereka memilih dibawah tekanan, todongan senjata, dan ancaman militer Indonesia. Masyarakat Internasional tidak diberikan akses untuk bertemu dengan mereka, apalagi memantau penyelenggaraan PEPERA di tahun 1969.
Akhirnya, hampir 100% rakyat Papua Barat memilih bergabung dengan Indonesia. Nasib rakyat Papua Barat ditentukan oleh moncong senjata militer Indonesia. Padahal, sebelum Indonesia datang dan menduduki Papua, Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat dengan membentuk dewan-dewan wilayah Papua Barat yang disebut Niuew Guine Raad. Dan pada tanggal 1 Desember 1961 Papua telah dideklarasikan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat seperti negara-negara lain di dunia.
Pasca PEPERA, setiap orang Papua yang kontra dengan hasil tersebut diculik dan dibunuh. Sebagian besar orang Papua melarikan diri ke Belanda, ada yang ke Papua New Guine (Papua Timur) dan bahkan sampai ke Australia. Jhon Rumbiak aktivis hak asasi manusia memperkirakan sekitar 12.000 rakyat Papua Barat “berlari” ke luar wilayah Papua pasca PEPERA . Sejak itu Indonesia mengambil alih tanah Papua Barat melalui Trikora atau yang disebut dengan Tri Komando Rakyat.
Berbagai operasi militer dikedepankan untuk “menyelesaikan” masalah Papua Barat. Orang Papua Barat selalu disiksa, diteror, dan bahkan dibunuh. Sampai saat ini masih terus terjadi, terakhir yang terjadi di Kongres Rakyat III pada 19 Oktober lalu dengan menewaskan tiga orang warga sipil, juga yang baru-baru ini terjadi Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Amnesty International menyatakan sekitar 1 juta warga sipil telah menjadi korban dari kejahatan militer Indonesia.
Militer Indonesia selalu beranggapan kedaulatan NKRI lebih penting dari nyawa manusia Papua. Artinya, membunuh orang Papua tentu dibenarkan oleh hukum negara Indonesia. Karena itu pula orang Papua Barat terus dibantai, dibunuh dan dimusnahkan. George Aditjondro pernah menyatahkan bahwa “Kedaulatan rakyat lebih penting dari pada kedaulatan NKRI, karena rakyat yang memberikan legitimasi kehadiran negara”.
Berikutnya, kehadiran PT Freeport McMoRan juga merupakan akar masalah di tanah Papua. Freeport masuk di Papua sejak tahun 1967, padahal Papua baru akan dipaksa bergabung dengan Indonesia di tahun 1969 melalui pelaksanaan PEPERA. Artinya, Freeport hadir di Papua dua tahun sebelum Papua bergabung dengan Indonesia secara resmi. Kita bisa mengatakan kehadiran Freeport di Papua Barat tentu ilegal dan bermasalah.
Kehadiran PT Freeport Indonesia telah mengorbankan hak-hak rakyat Papua, terutama hak politik untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Kepentingan kapitalisme dan imprealisme telah mengorbankan nasib ribuan penduduk asli Papua kala itu. Dalam perjalanannya, Freeport membayar aparat militer Indonesia untuk “menjaga” areal perusahan dengan cara membunuh dan menculik warga sipil setempat yang sebenarnya punya hak-hak adat atas tanah pertambangan.
Saat berbicara tentang keadilan, kedamaiaan, dan hak-hak hidup, maka orang Papua Barat di areal Freeport selalu dianggap sebagai separatis atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Ini melegitimasi aparat militer untuk membunuh semakin banyak orang Papua. Sejak tahun 1967 hingga 2011 kehadiran Freeport justru menjadi bencana bukan berkah bagi rakyat Papua Barat. Sampai saat ini rakyat Papua Barat masih hidup sangat miskin diatas kekayaan emas. Indonesia dan Amerika yang diuntungkan dari kekayaan alam Papua.
Mogok 10.000 buruh Freeport yang menuntut kenaikan upah dan dimulai sejak 15 September 2011 sampai saat ini juga tak digubris oleh manajemen Freeport. Padahal, Freeport telah menikmati keuntungan yang sangat besar dari bumi Cenderawasih. Semakin berlarut-larutnya masalah antara buruh dan manajemen memperbesar peluang penutupan perusahan multi-nasional ini dari tanah Papua.
Dengan memaparkan dua akar masalah diatas, maka referendum bagi rakyat Papua Barat, dan penutupan Freeport di Timika, Papua adalah solusi terbaik. Referendum artinya, biarkan sekitar 1,5 juta penduduk asli Papua menentukan pilihan, apakah ingin tetap berada dalam Indonesia, atau berpisah dan membentuk negara sendiri. Ini cara-cara dan solusi yang paling demokratis, dan ia dijamin hukum internasional.
Freeport juga harus ditutup karena tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rakyat Papua, dan malahan ia justru melahirkan banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Papua Barat. Beberapa saat lalu tersiar kabar Freeport membayar ratusan hingga ribuan aparat militer untuk mengamankan aset-aset mereka. Melihat fakta-fakta yang terjadi, tentu bisa dibenarkan kalau Freeport memang membayar aparat untuk membunuh warga sipil.
UP4B dan Dialog Bukan Solusi
Ketika rakyat Papua Barat menuntut referendum sebagai solusi penyelesaiaan masalah Papua Barat, pemerintah Indonesia selalu menjawab dengan berbagai aturan atau Undang-Undang yang bukan menjadi kebutuhan mendasar. Yang paling baru adalah disahkannya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di Jakarta oleh Presiden SBY.
UP4B diteken untuk menyelesaikan masalah Papua Barat dengan menunjuk Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono sebagai kepala. Bambang Darmono merupakan panglima tinggi ditubuh militer untuk “memberantas” Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh sebelum pernjanjian Helsinki disepakati. Artinya, Bambang punya reputasi buruk selama menjadi panglima militer, dan tentu tak akan bisa diterima rakyat Papua Barat.
UP4B bukan merupakan jawaban, tapi sumber masalah baru. Karena ia lahir bukan dari kebutuhan rakyat, dan diusulkan oleh rakyat. UP4B juga sampai saat ini tidak mendapat legitimasi dari rakyat Papua Barat karena hanya memfokuskan dibidang pembangunan infrastruktur, investasi-investasi, serta pembangunan ekonomi rakyat yang bukan menjadi kebutuhan mendasar saat ini.
Konflik Papua bukan karena orang Papua tidak sejahtera, miskin, atau tidak bisa makan, melainkan karena hak-hak hidup orang Papua yang terus dilecehkan; dan juga harkat dan martabat orang Papua yang terus dihancurkan negara Indonesia. Contoh, pelanggaran HAM dari waktu ke waktu terus meningkat, tanpa ada proses hukum bagi aparat yang melakukan tindakan brutal tersebut.
Selain mensahkan UP4B, presiden SBY juga mengutus Farid Hussain untuk menggelar dialog antara rakyat Papua Barat dan pemerintah Indonesia. Farid Hussain dulu berperan penting dalam penyelesaian konflik di Aceh. Pertanyaannya, apakah akan berhasil juga di tanah Papua.
Farid datang dengan beberapa syarat untuk berdialog, yakni; di dalam NKRI, Undang-Undang Otsus, dan UP4B. Tentu dialog dengan syarat model ini tak bisa diterima rakyat Papua Barat karena Otsus sejak hadir di Papua telah ditolak secara keras dari rakyat Papua Barat. Dan jika Farid terus dipaksakan diutus untuk menggelar dialog, tentu akan menimbulkan masalah baru yang tentu akan sukar untuk diselesaikan lagi. Kalaupuan mau dipaksakan gelar dialog, maka NKRI harga mati harus ditinggalkan dulu.
Rakyat Papua Barat secara tegas menolak UP4B, juga Farid Hussain, dan meminta digelar referendum sebagai solusi terbaik bagi rakyat Papua Barat juga pemerintah Indonesia. Indonesia harus mengakui telah gagal membangun orang Papua Barat. Wajah Indonesia di tanah Papua adalah ketidakadilan, operasi militer, teror, intimidasi, pembunuhan, dan permasalahan lainnya. “Wahai Indonesia, biarkan rakyat Papua Barat menentukan nasib sendirinya”. Kita harus mengakhiri!
Sumber: http://www.pasificpost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3439:refererendum-solusi-terbaik-up4b-dan-dialog-bukan-jawaban&catid=296:artikel&Itemid=558
Video Clip Song :
PEGEDY _ DMP - meri klik di sini
PANAS BAND - lucky dube _release me klik di sini
Pegedy - Abata bedo mana (Amtax ) klik di sini
Pegedy - since you've been gone klik di sini
ipmanapadode sby - wege -wege di studio klik di sini
Paniai Tigi Tage Kamu - IPMANAPADODE sby klik di sini
pegedy (piche) - one love klik di sini
maaf selanjutx masi dalam tahap publikasi... thanks..
BACK TO HOME
Menulis segala hal yang terlintas di kepala. Berbicara dalam takaran yang berlebih.Saya adalah manusia biasa yang gemar belajar. Saya suka mempelajari hal apa saja yang saya suka termasuk sesuatu yang menurut orang lain aneh atau asing bagi mereka. saya tidak peduli selama itu tidak bertentangan dengan apa yang saya anut dan sesuai dengan prinsip hidup saya.
++++++++++++++
Beberapa waktu yang lalu saya memang tidak ’pelit’ berbagi informasi tentang diri saya. Hanya menulis sangat singkat, yang mungkin buat beberapa orang tidak akan mendapatkan gambaran yang nyata tentang saya. Sampai saya menyadari bahwa bnanyak orang berkomentar bawah sya masih masih tetap ketinggalan entah apa pandangan mereka [indonesia ], entahlah .... berbeda ras di sebuah negara ??? hitam dan keriting ?? sampai sanak saudaraku semua di siksa di aniaya dan di bunuh... di atas nanah warisan nenek moyang sendiri...
RAPATKAN BARISAN BARISAN !!!!
BERSAMA KEBENARAN BINTANG KEJORA....
ipmanapadodesby
Free West Papua
PERTAMA: Fakta Kongres Papua I 1961 (1 Desember 1961)
Persoalannya mulai nampak sejak 1 Desember 1961, dalam Kongres Nasional West Papua I, 1961, peristiwa bersejarah dalam sejarah Papua sebagai sebuah bangsa, dan sebagai sebuah entitas negara yang terlepas dan berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana telah terjadi peristiwa penting yang memperkenalkan, mengumumkan dan mensahkan:
Pertama ---> West Papua sebagai nama negara,
Kedua ---> Papua sebagai nama bangsa
Ketiga ---> Bintang Kejora sebagai nama Bendera negara (bukan bendera kebudayaan)
Keempat ---> Burung Mambruk sebgai lambang negara (bukan lambang kebudayaan)
Kelima ---> lagu Hai Tanahku Papua, sebagai Lagu Kebangsaan (bukan lagu kebudayaan)
Keenam ---> Dengan batas negara wilayah laut, darat dan udara dari Sorong sampai Samarai (bukan sebagai sebuah provinsi NKRI)
yang sudah sah sebagai sebuah negara, (atas nama demokrasi, HAM, dan hukum universal)
dan diakui oleh Belanda (yaitu pemerintah yang sudah merdeka dan yang kebetulan ada di West Papua waktu itu)
KEDUA: Pengakuan Sukarno dalam Butir Trikora (19 Desember 1961)
Secara terbuka di Alun-Alun Utara kota Yogyakarta, tanggal 19 Desember 1961, setelah Indonesia mendengar bahwa West Papua sudah dalam persiapan mengumumkan kemerdekaannya tanggal 1 Juli 1970, Soekarno yang ekspansionis-kolonialis itu mengumumkan apa yang disebutnya Trikora (yaitu Tiga Komando Rakyat). Tiga buah komando itu berbunyi:
o Bubarkan Negara Boneka Papua buatan Belanda
o Kibarkan Bendera Merah Putih di seluruh Irian Barat, dan
o Bersiaplah untuk mobilisasi umum
Persoalannya mulai nampak sejak 1 Desember 1961, dalam Kongres Nasional West Papua I, 1961, peristiwa bersejarah dalam sejarah Papua sebagai sebuah bangsa, dan sebagai sebuah entitas negara yang terlepas dan berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana telah terjadi peristiwa penting yang memperkenalkan, mengumumkan dan mensahkan:
Pertama ---> West Papua sebagai nama negara,
Kedua ---> Papua sebagai nama bangsa
Ketiga ---> Bintang Kejora sebagai nama Bendera negara (bukan bendera kebudayaan)
Keempat ---> Burung Mambruk sebgai lambang negara (bukan lambang kebudayaan)
Kelima ---> lagu Hai Tanahku Papua, sebagai Lagu Kebangsaan (bukan lagu kebudayaan)
Keenam ---> Dengan batas negara wilayah laut, darat dan udara dari Sorong sampai Samarai (bukan sebagai sebuah provinsi NKRI)
yang sudah sah sebagai sebuah negara, (atas nama demokrasi, HAM, dan hukum universal)
dan diakui oleh Belanda (yaitu pemerintah yang sudah merdeka dan yang kebetulan ada di West Papua waktu itu)
KEDUA: Pengakuan Sukarno dalam Butir Trikora (19 Desember 1961)
Secara terbuka di Alun-Alun Utara kota Yogyakarta, tanggal 19 Desember 1961, setelah Indonesia mendengar bahwa West Papua sudah dalam persiapan mengumumkan kemerdekaannya tanggal 1 Juli 1970, Soekarno yang ekspansionis-kolonialis itu mengumumkan apa yang disebutnya Trikora (yaitu Tiga Komando Rakyat). Tiga buah komando itu berbunyi:
o Bubarkan Negara Boneka Papua buatan Belanda
o Kibarkan Bendera Merah Putih di seluruh Irian Barat, dan
o Bersiaplah untuk mobilisasi umum
KETIGA: The New York Agreement (15 Augustus 1962)
Setelah perdebatan yang alot antara elit politik NKRI, terutama antara pihak nasionalis-ekspansionis pimpinan Soekarno dengan pihak realis-humanis di bawah pimpinan Moh. Hatta, akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri karena politik Soekarno berbau kolonialis, tidak sama dengan cita-cita kemerdekaan NKRI. Walaupun Moh. Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan awal menyangkut West Papua, Moh. Hatta mengundurkan diri karena politik Sukarno tidak sehat. Setelah itu, Soekarno melanjutkan perundingan-perundingan dengan Belanda menyangkut status West Papua karena Indonesia mengkleim bahwa West Papua adalah bagian integral Indonesia.
Alasan yang jelas, waktu itu Sukarno pandai memanfaatkan konflik perang dingin melawan komunisme. Sukarno mendrop pasukan Trikora, yaitu masyarakat sipil dan anggota tentara Indonesia, termasuk kapal-kapal perang buatan Uni Sovyet. Seperti Sukarno tidak enak tidur gara-gara pengakuan negara West Papua 1 Desember 1961 dan mengeluarkan dektrit Trikora, sekarang J. F. Keneddy mendapat giliran mimpi buruk. Poros Jakarta - Pyong Yang – Peking – Moskwa membuat J.F. Keneddy mengambil langkah hidup-mati.
Sukarno telah melanggar prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu politik yang bebas dan aktif dengan poros ini, karena ia jelas-jelas berpihak pada Blok Timur. Tetapi hasilnya jelas, yaitu membuat Kennedy (pemimpin Blok Barat) turun tangan. Dan ia berhasil, yaitu Elsworth Bunker diutus secara khusus menjadi sutradara penyelesaian sengketa dan berhasil membawa NKRI dan Belanda ke New York dan akhirnya jadilah "The New York Agreement" tanggal 15 August 1962.
KEEMPAT: The "Secret" Memmorandum of Rome (30 September 1962) dan The Rome Joint Statement (20 – 21 Mei 1969)
Dalam Memorandum ini tertulis bahwa:
a. Possibility to delay or to cancel The Act of Free Choice set for 1969 by the New York Agreement. (Artinya : Kemungkinan menunda atau membatalkan Pepera 1969 sesuai Perjanjian New York) ;
b. Indonesia to occupy West Papua for 25 (twenty five years only, commencing May 01, 1963)[Artinya : Indonesia akan menduduki West Papua selaam 25 tahun (duapuluh lima tahun saja, mulai dari 1 Mei, 1963] ;Setelah perdebatan yang alot antara elit politik NKRI, terutama antara pihak nasionalis-ekspansionis pimpinan Soekarno dengan pihak realis-humanis di bawah pimpinan Moh. Hatta, akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri karena politik Soekarno berbau kolonialis, tidak sama dengan cita-cita kemerdekaan NKRI. Walaupun Moh. Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan awal menyangkut West Papua, Moh. Hatta mengundurkan diri karena politik Sukarno tidak sehat. Setelah itu, Soekarno melanjutkan perundingan-perundingan dengan Belanda menyangkut status West Papua karena Indonesia mengkleim bahwa West Papua adalah bagian integral Indonesia.
Alasan yang jelas, waktu itu Sukarno pandai memanfaatkan konflik perang dingin melawan komunisme. Sukarno mendrop pasukan Trikora, yaitu masyarakat sipil dan anggota tentara Indonesia, termasuk kapal-kapal perang buatan Uni Sovyet. Seperti Sukarno tidak enak tidur gara-gara pengakuan negara West Papua 1 Desember 1961 dan mengeluarkan dektrit Trikora, sekarang J. F. Keneddy mendapat giliran mimpi buruk. Poros Jakarta - Pyong Yang – Peking – Moskwa membuat J.F. Keneddy mengambil langkah hidup-mati.
Sukarno telah melanggar prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu politik yang bebas dan aktif dengan poros ini, karena ia jelas-jelas berpihak pada Blok Timur. Tetapi hasilnya jelas, yaitu membuat Kennedy (pemimpin Blok Barat) turun tangan. Dan ia berhasil, yaitu Elsworth Bunker diutus secara khusus menjadi sutradara penyelesaian sengketa dan berhasil membawa NKRI dan Belanda ke New York dan akhirnya jadilah "The New York Agreement" tanggal 15 August 1962.
KEEMPAT: The "Secret" Memmorandum of Rome (30 September 1962) dan The Rome Joint Statement (20 – 21 Mei 1969)
Dalam Memorandum ini tertulis bahwa:
a. Possibility to delay or to cancel The Act of Free Choice set for 1969 by the New York Agreement. (Artinya : Kemungkinan menunda atau membatalkan Pepera 1969 sesuai Perjanjian New York) ;
c. The execution of the 1969 Act of Free Choice would be carried out based on the Indonesian parliamentary 'musyawarah' (deliberation) practices. [Artinya : Pelaksanaan 1969 Penentuan Pendapat akan dijalankan berdasarkan cara Indonesia ‘musyawarah’.] ;
d. U.N.'s final report on the implementation of The Act of Free Choice to the UN General Assembly had to be accepted without open debate. [Artinya : Laporan akhir PBB atas implementasi Pepera kepada SU PBB harus diterima tanpa perdebatan terbuka] ;
e. The USA to make investment through Indonesia state-owned companies for the exploitation of Natural Resources in West Papua. [Artinya : AS membuat investasi melalui BUMN Indonesia untuk eksploitasi sumberdaya alam di West Papua];
f. USA guaranteed Asian Development Bank US$ 30 Million to UNDP for the development of West Papua for 25 years. [Artinya : AS menjamin lewat Bank Pembangunan Asia dana sebesar US$20 Juta kepada UNDP untuk pembangunan di West Papua selama 25 tahun] ;
g. USA to guarantee the World Bank plan and implement Transmigration of Indonesians to West Papua. [Artinya : AS menjamin rencana Bank Dunia dan menerapkan Transmigrasi orang Indonesia ke West Papua].
KELIMA: Penyerahan West Papua dari UNTEA kepada NKRI (1 Mei 1963)
Salah satu hasil The Joint Rome Agreement itu adalah penyerahan wilayah West Papua dari Belanda kepada NKRI lewat UNTEA, dan dilaksanakan secepat-cepatnya. Peristiwa itu terjadi 1 Mei 1963. Peristiwa ini terjadi lima tahun lebih dulu daripada PEPERA 1969 yang akan menentukan keputusan orang Papua apakah mau bergabung dengan NKRI atau mau berdiri sendiri sesuai dengan deklarasi 1 Desember 1961. Dalam Perjanjian New York dijelaskan dua tahapan pengalihan kekuasaan, seperti dilihat dalam Terjemahan Paper Indonesia di Pasal sebelumnya, yaitu bahwa tahapan pertama dimulai
"dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963. Dalam tahap ini, pegawai Belanda digantikan oleh non-Belanda dan non-Indonesia. Pada tahap kedua, Administrasi UNTEA diimplementasikan dengan mempertimbangkan perkembangan lokal dan waktu pemberlakuan tahap kedua ini tidak dibatasi. PBB menemukan waktu yang tepat, UNTEA akan menjalankan transfer tanggungjawab administrasi kepada Indonesia.
Inilah kelima pokok persoalan utama, yang sampai detik ini masih diingat, masih dituntut dan masih disengketakan orang Papua. Karena itu pemaksaan Otsus sebagai pengganti aspirasi "M" dengan jelas-jelas tidak ada korelasi dan tidak ada relevansinya dengan skandal perjanjian rahasia, di luar koridor hukum yang diadakan antara Belanda dan Indonesia.
Maka dengan demikian, hari ini tanggal 19 desember kami segenap bangsa papua yang sudah merdeka secera de jure dan de vakto menggugat TRIKORA Indonesia dengan TRIKORPA Papu yang bunyinya:
Atas nama Nenek Moyang, Anak Cucu, Tulang-Belulang, Segenap Komunitas Makhluk, sang Khalik serta atas nama Bangsa dan Tanah Papua, dengan ini Memproklamirkan Tiga Komando Rakyat Papua (TRIKORPA) yaitu sebagai berikut:
1. Bubarkan Pendudukan Kolonialisme NKRI di Tanah West Papua;
2. Kibarkan Sang Bintang Kejora di Seluruh West Papua Tanah air Bangsa Papua;
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, guna Merebut Kembali Kemerdekaan Bangsa Papua.
Demikian Pernyataan Politik Rakyat West Papua Menggugat TRIKORA, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Perjuangan Kemerdekaan bagi Bangsa Papua.
Yogyakarta, 19 Desember 2011
A.n Panglima Tertinggi West Papua Revolutionary Army
Secretary General
Amunggut Tabi Leut. Gen WPRA
BRN. A. 018676
Sumber: http://umaginews.blogspot.com/2011/12/grrp-mengencam-trikora-19-desember-1961.html
Yogyakarta, 19 Desember 2011
A.n Panglima Tertinggi West Papua Revolutionary Army
Secretary General
Amunggut Tabi Leut. Gen WPRA
BRN. A. 018676
Sumber: http://umaginews.blogspot.com/2011/12/grrp-mengencam-trikora-19-desember-1961.html
Langganan:
Postingan (Atom)
+-+Salin.jpg)
Recent Comments